Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, mengisyaratkan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam pernyataan resmi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran menyampaikan rencananya tersebut kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
“Kami mengonfirmasi bahwa memang ada pertemuan antara Wapres dan Presiden pagi ini,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana pada Selasa (10/11). “Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam, dan di dalamnya, Wapres menyatakan niat tersebut dalam konteks dinamika yang berkembang terkait putusan dari MK dan MA,” tambahnya.
Dia menegaskan bahwa tidak ada penolakan dari Presiden terhadap niat pengunduran diri Gibran tersebut. Namun, Presiden memberikan beberapa saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan Gibran untuk mundur datang di tengah tekanan politik yang meningkat di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait kontroversi ijazah yang dimilikinya, yang telah diputuskan invalid oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakannya untuk pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah, mengikuti keputusan MK yang tidak menemukan bukti kelulusan setara SMA Gibran di luar negeri.
DPR menanggapi putusan tersebut dengan mengusulkan HMP yang diatur dalam UU MD3, yang mencakup pengaduan terkait dugaan pelanggaran hukum oleh presiden maupun wakil presiden.
Sebagai tanggapan terhadap isu ijazahnya, Gibran menegaskan bahwa tanpa kelulusan SMA, ia tidak akan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Jika saya tidak lulus SMA, tentu saya tidak mungkin bisa kuliah, karena saya kuliah hingga S1 di Singapura,” ujar dia pada Rabu (7/10).